tumkongreler.com – Perpecahan di tubuh Uni Eropa (UE) terkait Ukraina kembali terjadi. Kali ini, manuver yang berbeda kembali dipaparkan oleh Hungaria.
Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto mengatakan bahwa saat ini pihaknya percaya Kyiv harus segera memulai negosiasi perdamaian dengan Rusia untuk mengakhiri perang. Ini berbeda dengan pandangan negara UE lainnya yang menganggap bahwa kemenangan Ukraina dapat terjadi di medan perang.
“Posisi Prancis berbeda dari kita, sama seperti posisi hampir semua negara Eropa lainnya. Beberapa negara berharap bahwa mungkin akan ada situasi perang yang lebih baik dari sudut pandang Ukraina dan itu akan membuat suasana negosiasi lebih baik,” ujarnya, dikutip Russia Today, Rabu (15/2/2023).
Baca : Klaim Pemerintah soal Insiden Susi Air di Papua & Investasi
“Kami tidak percaya ini, kami pikir penderitaan rakyat harus diakhiri sekarang.”
Pejabat Hungaria telah berulang kali mendesak Moskow dan Kiev untuk segera melakukan gencatan senjata dan memulai negosiasi perdamaian. Pada hari Minggu, Szijjarto mengatakan kepada media lokal bahwa sebagai tetangga Ukraina, negaranya mengalami lonjakan pengungsi.
Selain itu, ia juga menyebutkan inflasi yang meroket dikarenakan kenaikan harga barang pasca perang. Diketahui, Hungaria juga mendapatkan suplai energi dan bahan pangan dari Rusia dan Ukraina.
Meski begitu, ia juga mencatat bahwa perkembangan terakhir dalam sinyal konflik seperti menandakan bahwa perang akan berlarut-larut. Szijjarto pun menyebut situasi ini sebagai ‘berita terburuk yang dapat kita terima’.
Sejak dimulainya perang Ukraina pada Februari 2022, Hungaria telah menentang sanksi yang dijatuhkan Barat terhadap Moskow. Budapest mengeklaim sanksi itu justru telah merusak ekonomi UE.
Baca : Update Perang Ukraina: Warga Inggris Tewas-Sanksi Baru Rusia
Hungaria juga menentang pengiriman senjata ke Ukraina, dengan memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan eskalasi atau perpanjangan permusuhan.
Di sisi lain, Moskow telah berulang kali menyatakan terbuka untuk pembicaraan dengan Kyiv jika ‘mengakui kenyataan di lapangan’. Ini termasuk status baru wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, yang saat ini diperoleh Rusia melalui referendum.
Namun, tahun lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani dekrit yang melarang pembicaraan dengan kepemimpinan Rusia saat ini. Ia juga menolak untuk mengakui wilayah-wilayah yang telah dikuasai Rusia itu sebagai bagian dari kedaulatan Moskow.