tumkongreler.com – Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/WAL) mengundang direksi non-aktif Wanaartha Life untuk melangsungkan rapat di Kantor Pusat WAL, di Mampang, Jakarta Selatan, Rabu, (26/4/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama nonaktif PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Adi Yulistanto mengatakan pihaknya diundang untuk membahas penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP dibutuhkan untuk mengaudit neraca penutupan guna proses likuidasi Wanaartha.
Baca : Terungkap Sisa Umur Matahari, Kiamat Seram Ancam Bumi
“Agenda pertemuan adalah untuk membahas penunjukkan KAP Wanaartha,” ungkap Adi saat ditanya tumkongreler Selasa, (25/4/2023).
Perlu diingat, sebelumnya tim likuidasi mengatakan, penunjukkan KAP hanya perlu disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali, tidak disebutkan perlunya persetujuan dari direksi. Hal ini megacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang disampaikan Ketua Tim Likuidasi Harvardy baru-baru ini.
Selain membahas KAP, para direksi juga mengajukan dua agenda lain, salah satunya adalah permasalahan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Tahun 2022. Diketahui, permasalahan tersebut belum diselesaikan hingga saat ini.
Di sisi lain, para direksi juga membahas soal nasib mereka yang saat ini masih abu-abu. Para dewan direksi masih berstatus nonaktif dan hingga saat ini belum di lepas oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Permasalahan ini sempat dikeluhkan oleh Adi beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, nasib para direksi nonaktif masih abu-abu.
“Jujur, kami dengan status nonaktif ini kan kami tidak bisa bekerja di tempat lain. Sedangkan kami berdua tidak diberikan kompensasi, tidak diberi gaji oleh tim likuidasi,” kata Adi kepada tumkongreler, Selasa lalu (21/3/2023).
Baca : Perancis Makin Ngeri, Gedung Bursa Saham Diserang
Di sisi lain, Adi memiliki beberapa catatan terkait tim likuidasi yang sudah terbentuk. Menurutnya, tim ini kurang transparan karena seharusnya setiap perkembangan itu tidak hanya dilaporkan ke OJK, tapi juga dilaporkan ke para pemegang polis dan juga ke direksi nonaktif.
Kedua, Adi melihat perlu ada suatu strategi khusus dari tim likuidasi terkait realisasi pembayaran polis. Ia pun menggarisbawahi kemungkinan aset tidak mencukupi untuk membayar tagihan.
“Kalau dirasa masih kurang dari pembayaran itu nantinya tentu harus berani mengejar ke Pemegang Saham Pengendali (PSP),” kata dia.