tumkongreler.com- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif tegaskan pihaknya tidak akan segan mencarikan partner baru dalam pengembangan proyek gas Indonesia yang berada di Lapangan Tuna, Wilayah Kerja (WK) Tuna perairan Natuna terkena imbas sanksi Uni Eropa.
Pasalnya, Premier Oil Natuna Sea B.V. selaku operator Lapangan Tuna bermitra dengan Rusia untuk pengembangan proyek tersebut. Namun demikian, pengembangan yang dilakukan bersama mitra asal Rusia yakni Zarubezhneft terganjal sanksi dari Uni Eropa dan Pemerintah Inggris.
Pasalnya, Uni Eropa dan Inggris mengenakan sanksi terhadap proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan Rusia sebagai dampak perang Rusia-Ukraina. Uni Eropa dan Pemerintah Inggris melakukan pembatasan pada proyek yang saat ini dioperasikan oleh perusahaan asal Inggris yakni Premier Oil Natuna Sea B.V.
Baca : Simak! Inilah 10 Pemain Golf Terkaya di Dunia
Dengan begitu, Arifin mengatakan jika memang proyek tersebut terganjal sehingga diharuskan mencari partnership baru, maka pihaknya akan mencari perusahaan lain.
Dia menekankan bahwa progres dari Blok Tuna dinilai baik, sehingga Arifin mengatakan bahwa proyek tersebut tidak akan dihentikan pengembangannya. “Nanti kalau memang harus cari partnership baru, ya kita akan dorong itu. Karena memang progresnya bagus. Masa kalau progresnya bagus kita stop? Ya kita cariin saja,” ujar Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/3/2023).
Arifin memastikan bahwa proyek pada Blok Tuna akan terus berjalan. Hal ini disebabkan operator dari Blok Tuna itu bukan berasal dari Rusia. “Ya kalau dari ini kan operatornya dari non Rusia. Jadi ya, ini akan jalan terus, kita akan jalan terus,” jelas Arifin.
Untuk diketahui, pada tahun 2020 lalu, Premier Oil Tuna B.V. telah mendapatkan partner untuk mengelola Blok Tuna yakni dengan Zarubezhneft.
Zarubezhneft sendiri merupakan perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasi Blok Tuna melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan tengah mencari solusi agar pengembangan di Lapangan Tuna, supaya bisa berjalan kembali.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D.Suryodipuro mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Harbour Energy selaku perusahaan induk Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) Premier Oil. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mencari titik temu untuk persoalan ini.
“Saat ini kami sedang berkoordinasi dan diskusi dengan pihak Harbour terkait opsi-opsi yang mungkin dilakukan sebagai solusi sehingga pengembangan Lapangan Tuna tidak terdampak banyak dengan adanya sanksi tersebut,” ujar Hudi kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (14/3/2023).