tumkongreler.com- Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja negara hingga akhir Januari 2023 terealisasi Rp 141,4 triliun atau telah mencapai 4,6% dari pagu APBN 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, salah satu peruntukan belanja negara digunakan untuk mendukung perlindungan sosial.
“Realisasi belanja non K/L per Januari 2023 sebesar Rp 54,5 triliun, didominasi untuk perlindungan sosial,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (22/2/2023).
Baca : Pengusaha Singapura Caplok Emiten Daging RI, Owner Lama Cabut
Sri Mulyani merinci, anggaran perlindungan sosial hingga Januari 2023, telah terealisasi sebesar Rp 14,6 triliun, atau tubuh 6,2% jika dibandingkan realisasi anggaran perlindungan sosial Januari 2022 yang sebesar Rp 13,7 triliun.
Adapun pemanfaatan anggaran perlindungan sosial disalurkan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 3,9 triliun.
“Lewat Kemensos digunakan untuk menyalurkan bansos bencana dan asistensi penyandang disabilitas. Serta melalui Kemenag untuk menyalurkan bantuan KIP Kuliah,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial melalui belanja non K/L sebesar Rp 10,7 triliun, yang merupakan pencairan atas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun sebelumnya.