tumkongreler.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Pemerintah Indonesia menembus Rp7.733,99 triliun sepanjang 2022, dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) 39,57%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai angka tersebut masih dalam kategori sehat. Hal ini terungkapkan mantan Kepala Bappenas tersebut pada kuliah umum STKIP PGRI Sumenep, Jawa Timur, minggu lalu (6/2/2023).
“39% itu sehat sebetulnya. Anda itu terobsesi menganggapnya sehat itu yang nggak ada utang, nggak ada, semua negara mau Brunei, mau Saudi Arabia, dia punya utang,” pungkasnya.
Baca:Belum Usai Bayangan Covid, Spanyol Wabah, 59 Korban
Ia menambahkan rasio utang tersebut cenderung turun membandingkan saat pandemi Covid-19. Tidak salah lagi , pandemi membuat utang di dalam negeri meningkat. Hal ini juga di tandai dengan pelebaran defisit anggaran.
Namun demikian, Sri Mulyani mengaku bahwa pengelolaannya cukup baik. Pasalnya, peningkatan tersebut di imbangi dengan kenaikan pendapatan, baik pajak dan bea cukai.
Dia menegaskan jika masyarakat ingin melihat penurunan utang, maka menjalankan reformasi pajak. Dengan demikian, saat ekonomi tumbuh, penerimaan membaik
“Itu harus reform perpajakan. Apakah itu PPh untuk orang pribadi, PPh untuk korporasi, PPh untuk PPN, pajak, ekspor, bea masuk, bea keluar, royalti kita kumpulkan, pajak bumi bangunan kita kumpulkan semuanya untuk membiayai sisi belanja,” tegas Sri Mulyani.
Di sisi lain, dia mengatakan jika ingin membuat APBN dalam kondisi balance alias tidak perlu mengutang untuk memenuhi kebutuhan maka konsekuensinya adalah subsidi akan di cabut, misalnya subsidi listrik dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pasalnya, jika digabungkan total kedua subsidi tersebut maka totalnya mencapai Rp 555 triliun, itu artinya jika subsidi itu tidak diberikan maka APBN Indonesia akan di level surplus.
“Kalau tadi seandainya APBN mau di-balance-kan, bisa sih bu, tapi Anda mau kita balance kan, tapi satu PLN nggak tak bayar Rp 171 triliun itu langsung turun defisitnya, Bu Nicke (Pertamina) nggak usah saya bayar Rp 379 triliun itu langsung udah 0 defisitnya,” terangnya.