tumkongreler.com – Blok oposisi Thailand tengah mengatur strategi untuk mengeluarkan militer dari politik dari dari pemerintahan, setelah pemilihan pada bulan Mei.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh pemimpin partai oposisi yang populer, di sela-sela rapat umum kampanye pada Sabtu, seperti dikutip dari Reuters pada Senin (24/4/2023).
Baca : Negara Ini Ogah Cari Utang ke Taiwan, Takut China?
Pemilihan umum di Thailand yang akan berlangsung pada 14 Mei 2023, dilakukan sebagai kontes antara kaum konservatif pro-militer dan oposisi populis yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai dan sekutunya Partai Maju. Aksi ini dinilai sebagai upaya balas dendam, karena dua pemerintahan yang didukung Pheu Thai digulingkan oleh kudeta militer pada 2006 dan 2014.
“Sangat jelas bahwa oposisi saat ini adalah jawaban yang tepat untuk tantangan yang dihadapi Thailand, bukan partai yang didukung militer yang melakukan kudeta,” kata pemimpin Partai Maju Pita Limjaroenrat, kepada Reuters.
Pita, yang partai progresifnya populer di kalangan pemilih muda, melihat aliansi dengan Pheu Thai sangat penting untuk mengalahkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha setelah lebih dari delapan tahun menjabat.
Prayuth pertama kali merebut kekuasaan dalam kudeta 2014 dan tetap menjadi perdana menteri setelah pemilihan terakhir pada 2019. Dia bersaing dalam pemilihan yang akan datang, tetapi jajak pendapat baru-baru ini menempatkannya di belakang Pheu Thai dan Partai Maju, yang mempertahankan tempat pertama dan kedua.
Partai Maju memiliki basis yang kuat di kalangan pemilih yang tinggal di perkotaan, termasuk mereka yang bergabung dengan gerakan protes yang dipimpin pemuda yang muncul pada 2020 untuk menantang Prayuth.
Pita mengatakan Pheu Thai, yang didukung oleh kelas pekerja dan petani di pedesaan utara dan timur laut, dapat mendukung strateginya dalam menggulingkan militer tatanan pemerintahan.
Pita menyebut, aliansi antara partai-partai pro-demokrasi diperlukan untuk mengatasi pengaruh besar dari Senat majelis tinggi dengan 250 kursi, yang ditunjuk oleh pemerintah militer sebelum pemilihan terakhir, yang akan memilih perdana menteri berikutnya.
Baca : Presiden Korsel ke AS, Minta Bantuan Nuklir Hadapi Korut?
“Jika majelis rendah dikemas sebanyak mungkin (yang mengikuti) norma dan aturan demokrasi, kita akan dapat menghilangkan konflik politik majelis tinggi yang ditunjuk versus politik majelis rendah yang terpilih,” ujarnya.
“Saya yakin kita akan melihat perubahan besar di sini di Thailand.” kata Pita lagi.