tumkongreler.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti adanya lonjakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Hal tersebut jadi perhatian khusus karena iuran kepesertaan ini dijamin oleh negara lewat APBN.
Sri Mulyani menjelaskan, hingga Januari 2023 belanja pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat sebesar Rp 5,3 triliun, atau naik 12% jika dibandingkan dengan realisasi belanja kesehatan pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 4,8 triliun.
Realisasi belanja kesehatan berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 4,47 triliun. Serta melalui belanja non K/L sebesar Rp 870 miliar yang diperuntukkan untuk jaminan kesehatan PNS, TNI, dan Polri.
“Belanja pemerintah pusat untuk bantuan iuran JKN, ini seluruh keluarga miskin dapat kartu BPJS Kesehatan sebanyak 96,7 juta individu. Juga diperuntukkan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (22/2/2023).
Adapun cakupan peserta JKN terus mengalami kenaikan. Hingga 2022, jumlah peserta JKN mencapai 248,77 juta jiwa dan jumlah peserta yang aktif sebanyak 204,37 juta jiwa.
Cakupan peserta JKN pada 2022 tersebut melonjak 90,3% dibandingkan jumlah peserta JKN pada 2021. Di mana pada 2021, jumlah peserta JKN sebanyak 235,72 juta jiwa dan jumlah peserta aktif sebanyak 187 juta jiwa.
Baca : Mimpi Menhub: Pelabuhan RI Setara dengan China Hingga Spanyol
Masalahnya kata Sri Mulyani, jumlah peserta PBI BPJS Kesehatan juga ikut melonjak. Bahkan tercatat lebih banyak dibandingkan peserta BPJS Kesehatan lainnya.
Terlebih, Kementerian Keuangan juga mencatat, bahwa akses pelayanan kesehatan atau jumlah kunjungan peserta PBI meningkat, melebihi kunjungan peserta non PBI.
Tercatat, jumlah kunjungan peserta PBI pada 2022 mencapai 236,9 juta, naik signifikan dibandingkan jumlah kunjungan pada 2021 yang hanya 67,6 juta kunjungan.
Sementara dari peserta non PBI pada 2022 tercatat sebesar 162,7 juta kunjungan, naik dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada 2021 yang hanya 88,1 juta kunjungan.
“Akses pelayanan kesehatan (kunjungan) peserta PBI meningkat dan melebihi peserta non PBI,” jelas Sri Mulyani.
Secara rinci, hingga 2022 jumlah peserta PBI BPJS Kesehatan mencapai 96,7 juta jiwa atau naik 16,67% dibandingkan jumlah peserta PBI BPJS Kesehatan pada 2021, yang sebanyak 82,88 juta jiwa.
Baca : Diam-Diam Jokowi Siapkan Teknologi Roket Buatan Indonesia
Sementara pada peserta lainnya, Kementerian Keuangan mencatat jumlah peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) hingga 2022 sebanyak 18,53 juta, peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) sebanyak 33,92 juta.
Kemudian, hingga 2022 jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 18,98 juta, serta peserta dari penduduk yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda) sebanyak 36,23 juta jiwa.
“Jadi yang harus jadi perhatian dari kepesertaan ini adalah yang bukan penerima upah dan bekerja di sektor non formal (PBPU dan BP) yang perlu mendapatkan perlindungan di bidang kesehatan. Ini jadi area yang harus jadi perhatian,” jelas Sri Mulyani.