tumkongreler.com-Massa yang bergembira berkumpul di Gedung DPR RI untuk menuntut detail Proyek Apartemen Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Banyak anggota komunitas Meikarta Consumer Care yang mengeluhkan tidak menyerahkan sama sekali kepada salah satu konsumen yang tergabung dalam komunitas tersebut. Anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani mengungkapkan, sejauh ini belum ada tanda-tanda dari manajemen Meikarta untuk menyerahkan unit tersebut.
“Masalah kami adalah kami tidak memiliki apa pun diserahkan dan diinvestasikan. Saya beli tahun 2017, seharusnya serah terima tahun 2019, tapi ada tenggang waktu, jadi seperti 6 bulan lagi untuk serah terima, tapi ternyata bangunannya masih seperti kolam,” kata Rosliani kepada CNBC. Indonesia, katanya, Minggu. (12/11/2022).
“Kemudian pada tahun 2020 akan ada PKPU (penangguhan pembayaran utang), jadi poinnya tidak bisa ganggu gugat,” lanjutnya.
Baca:Negara Ini Bakal Gantikan China Jadi Raksasa di Asia
Sementara itu, Rosliani tidak melihat adanya rencana pemindahan studio di Distrik 2, Tower 61007. Menurut keterangannya sendiri, bangunan tersebut belum belum berdiri saat terakhir dia berkunjung. “Saya masih jalan-jalan di sekitar menara, Januari (2022) saya akan ke sana,” kata Rosliani.
Rosliani mengaku sudah berbicara dengan manajemen PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), namun belum ada peninjauan lebih lanjut. Para korban yang berjumlah 120 orang melakukan aksi unjuk rasa di luar gedung parlemen.
“Berdasarkan hasil laporan kemarin, perwakilan kami diundang untuk bertemu dengan Komisi V, katanya Komisi V ingin membantu berbicara dengan Komisi III untuk mengadakan RDP (rapat dengar pendapat). hanya sampai saat itu tidak ada rasa percaya diri,” kata Rosliani.
Pengacara Meikarta, Dalimartha Jerry, dihubungi CNBC Indonesia, Selasa sore (6/12), namun belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait aksi pembeli Meikarta dan DPR kemarin, pengacara hanya menolak menunggu lebih lama.
Sekjen Veronika Sitepu menjelaskan pihaknya mengikuti pengembang proyek tersebut, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Menurut pesan dari MSU, Veronika pun menyetujui aksi demo tersebut. Namun, dia merujuk pada permintaan pembeli yang berbeda dengan kontrak berdasarkan Keputusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2020. Keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van) . gewijsde), 26 Juli 2021 (mendukung keputusan). “PT MSU tetap memenuhi komitmennya dan menghormati putusan pengadilan yang mengikat MSU kepada seluruh pembayar (termasuk konsumen),” tulis manajemen, seperti kita lihat Sabtu (10/12/2022).
MSU mengirimkan hasil keputusan sertifikasi kepada semua pelanggan yang belum menerimanya. Penyerahan unit sudah kita berikan sejak Maret 2021 dan akan berlangsung hingga 2027. “Sejauh ini sudah sekitar 1.800 unit yang kita berikan ke pembeli,” imbuhnya. Ia juga merinci, 28 menara sedang dalam tahap akhir penyelesaian pembangunan. Untuk 8 menara lainnya, pengisian dan fasadnya bersambung. “Sudah kita berikan kepada pembeli secara bertahap hingga Maret 2021. Sejauh ini sudah sekitar 1.800 unit rumah yang kita berikan kepada pembeli,” jelasnya.