tumkongreler.com – Cadangan minyak bumi Indonesia kian mengkhawatirkan. DPR RI mencatat, cadangan minyak bumi yang ada di tanah air dikabarkan hanya tinggal sekitar 9 – 12 tahun lagi.
Hal itu bisa terjadi apabila tidak ada temuan-temuan produksi minyak yang baru. Saat ini terpantau cadangan minyak RI dipantau hanya tersisa 2,4 miliar barel saja.
“Minyak tinggal 2,4 miliar barel saja. Bayangkan, kalau tidak ditemukan yang baru, hanya sampai 9 tahun – 12 tahun saja. Inilah problem energi kita, konsumsi kita sekian tetapi liftingnya sekian,” ungkap Kepala Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto dalam Forum Transisi Energi CNBC Indonesia, di Menara Bank Mega, Kamis (22/12/2022).
Yang menjadi masalah utama, kata Sugeng, saat ini konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat RI mencapai 1,430 juta barel per hari (bph). Sementara lifting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 hanya mencapai 660 ribu bph.
“Produksi minyak rata-rata 630 ribu bph saja. sangat rentan kalau hanya mengandlakan blok-blok tertentu,. Sudah gitu lifting nasional anjlok 590 ribu bph,” ungkap Sugeng.
Saat ini seperti diketahui, kata Sugeng, Indonesia mengandalkan dua blok minyak terbesar di Indonesia yakni Blok Rokan dan Blok Cepu.
Untuk mendukung produksi minyak tanah air, Sugeng bilang, diperlukan penyelesaiannya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Utamanya berkenaan dengan legitimasi hukum kebradaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Jadi payung hukum keberaan SKK Migas yang saat ini berupa Perpres harus di bawah Undang-undang,” tandas Sugeng.
Baca Juga: Terungkap Jalur Misterius Zelensky ke AS Tanpa Ketahuan Putin
Seperti yang diketahui, untuk menggenjot produksi minyak di tanah air, SKK Migas memiliki target produksi minyak hingga 1 juta barel per hari pada tahun 2030.
“Kita juga sudah siapkan long term planningnya, yang mungkin sudah sangat familiar dengan 2030 1 juta barel (minyak bumi) dan 12 BSCFD gas. Dalam planning itu, dalam transisi ini kita lihat bahwa gas bumi sebagai komoditas strategis dan memiliki nilai strategis,” ujarnya dalam acara Forum Transisi Energi di CNBC Indonesia, dikutip Jumat (22/12/2022).
Untuk itu, dalam mencapai target produksi tersebut, Shinta mengungkapkan bahwa hal tersebut diperlukan kerja sama dari berbagai Kementerian terkait. Di mengungkapkan, hal ini bukan hanya menjadi tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dia bilang, saat dilakukan eksplorasi di lapangan dan akhirnya menemukan hasilnya, maka harus segera ditetapkan siapa pemanfaatannya. Shinta mengungkapkan hal tersebut menjadi tugas bersama dari berbagai Kementerian yang terkait.
“Nah PR-nya adalah pada saat nanti pada saat dilakukan eksplor dan ketemu siapa pemanfaatannya dan ketersambungannya, itu sangat menjadi PR. Tentunya bukan Kementerian ESDM saja, tentunya juga dengan kementerian terkait lainnya untuk memastikan pemanfaatannya bisa tersalurkan,” ungkapnya.