tumkongreler.com- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa kegiatan ekspor dan tambang ilegal masih ada di Indonesia. Pernyataan Presiden Jokowi itu pun di benarkan, dan rupanya memang, ada ‘bekingan ngeri’ yang di balik pertambangan ilegal di Indonesia.
Bekingan ngeri itu di sebut ‘langit ketujuh’. Hal itu di ungkapkan langsung oleh Fahmy Radhi Pengamat Energi dan Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) sekaligus Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas.
Ia menyatakan bahwa, berdasarkan pengalamannya saat menjadi Tim Anti Mafia Migas, memperoleh adanya indikasi sulitnya memberantas mafia migas maupun pertambangan karena adanya bekingan yang kuat dan tidak adanya penegakan hukum.
Baca:Menkes: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker, Tapi Ada Syaratnya
“Kami menyebutnya bekingan langit tujuh, artinya ini sudah sangat kuat sekali. Kalau memang serius mau memberantas maka komitmen Jokowi tadi yang sangat di butuhkan,” terang Fahmy kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, Di kutip Jumat (9/1/2023).
Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa, kegiatan ekspor ilegal dan pertambangan ilegal masih ada. Hal ini tentunya mengganggu upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi pertambangan dan industrialisasi terganggu.
“Timah (ilegal) itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itu lah tugas TNI – Polri, kalau di laut ya Polisi Air, Bakamla, TNI AL misalnya,” tandas Presiden Jokowi.
Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli membenarkan bahwa di balik pertambangan ilegal ada kode ‘langit tujuh’ yang memang harus di tindak tegas.
“Memang di belakangnya ada sesuatu yang berasal dari langit ke tujuh katanya. Yang ini yang yang harus diperhatikan dan Presiden saya pikir harus lebih serius lagi kalau perlu turun ke lapangan ya, karena kalau nggak begitu nanti tidak ada gambaran yang riil karena memang ini juga meresahkan bagi kita dan negara rugi,” tandas Rizal kepada CNBC Indonesia, Dikutip Jumat (9/1/2023).
Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa, kegiatan ekspor ilegal dan pertambangan ilegal masih ada. Hal ini tentunya mengganggu upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi pertambangan dan industrialisasi terganggu.
“Timah (ilegal) itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itu lah tugas TNI – Polri, kalau di laut ya Polisi Air, Bakamla, TNI AL misalnya,” tandas Presiden Jokowi.
Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli membenarkan bahwa di balik pertambangan ilegal ada kode ‘langit tujuh’ yang memang harus ditindak tegas.
“Memang di belakangnya ada sesuatu yang berasal dari langit ke tujuh katanya. Yang ini yang yang harus diperhatikan dan Presiden saya pikir harus lebih serius lagi kalau perlu turun ke lapangan ya, karena kalau nggak begitu nanti tidak ada gambaran yang riil karena memang ini juga meresahkan bagi kita dan negara rugi,” tandas Rizal kepada CNBC Indonesia, Dikutip Jumat (9/1/2023).