tumkongreler.com – Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rasyid Baswedan mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo perihal pembangunan infrastruktur berupa jalan. Kritik itu disampaikannya dalam perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Baca : Mau Berumur Panjang seperti Orang Jepang? Hindari 6 Hal Ini
Menurut Anies, Jokowi kalah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ihwal pembangunan jalan. Eks gubernur DKI Jakarta itu bilang kalau Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.
“Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja,” ujar Anies.
Dia kemudian menyebut, pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat.
“Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang,” kata Anies.
Mantan rektor Universitas Paramadina itu menyebutkan kedua infrastruktur ini sama-sama dibutuhkan. Namun, Anies bilang yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan.
“Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif dan infrastruktur yang menunjang keseharian,” katanya.
Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY sempat mengklaim banyak pembangunan infrastruktur di era SBY.
Agus juga menyindir bahwa 90% proyek yang diresmikan Jokowi merupakan peninggalan proyek yang digagas oleh SBY.
Lantas bagaimana fakta dan data pembangunan jalan di era SBY dan Jokowi?
Berdasarkan data resmi yang diolah tumkongreler, SBY sudah membangun jalan tol sepanjang 189,2 km sejak 2004 hingga 2019. Sedangkan Jokowi, telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 km sejak menjabat pada tahun 2014. Bahkan, 750 km jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024.
Namun, pembangunan jalan tol yang masif pada pemerintah Jokowi tidak diiringi dengan perhatian terhadap jalan nasional. Hal tersebut tercermin dengan kurangnya panjang jalan dan turunnya kondisi kemantapan jalan nasional.
Dihimpun dari data Badan Pusat Statistik (BPS), total panjang jalan pada era pemerintah Jokowi sejak 2014 sampai dengan 2020, hanya mengalami penambahan sepanjang 30.613 km atau 5,91% dari 517.713 km pada 2014 menjadi 548.366 km pada 2020. Sehingga total panjang jalan negara bertambah 592 km dari 46.432 km menjadi 47.024 km.
Lalu, total panjang jalan provinsi bertambah 1.317 km menjadi 54.845 km pada 2020 dari total panjang jalan 53.528 km pada 2014, dan penambahan jalan kabupaten/kota dari 417.793 km menjadi 446.497 atau bertambah 28.794 km.
Sedangkan pada masa pemerintah SBY 2004-2014, total panjang jalan bertambah 144.825 km atau 38,83% dari total panjang nasional 372.928 km pada 2004, menjadi 517.753 km pada 2014. Selama satu dekade, jalan negara tercatat bertambah 11.804 km, dari 34.628 km pada 2004 menjadi 46.432 km.
Kemudian, total panjang jalan provinsi bertambah 13.403 km menjadi 53.528 km dari sebelumnya 40.125 km pada 2004, sedangkan jalan kabupaten/kota bertambah sepanjang 119.618 km menjadi 417.793 km dari 298.175 km pada 2004.