tumkongreler.com- Krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka semakin menjadi. Dewan kelistrikan negara tersebut menaikkan tarif konsumen hingga 275% demi mengamankan dana talangan Dana Moneter Internasional (IMF).
Melansir AFP, rumah tangga di Sri Lanka saat ini harus membayar setidaknya 30 rupee atau setara Rp1.242 per kilowatt jam untuk listrik. Sebelumnya tarif listrik sudah naik 264% enam bulan lalu.
Baca : NATO & AS Dituding Sabotase Ledakan Kilang Minyak Rusia
“Kami harus menaikkan biaya listrik agar sesuai dengan ketentuan IMF bahwa kami tidak bisa mendapatkan bantuan dari bendahara,” kata Menteri Energi Kanchana Wijesekera kepada wartawan.
“Kita perlu menghasilkan pendapatan untuk menutupi biaya kita.”
Wijesekera mengatakan kenaikan tarif akan memungkinkan monopoli listrik negara Sri Lanka untuk mengakhiri pemadaman harian 140 menit yang saat ini berlaku di sekitar pulau itu.
“Dengan pendapatan yang meningkat, kami akan dapat membeli bahan bakar yang diperlukan untuk memastikan listrik tidak terputus mulai hari ini,” katanya.
Sebelumnya, Sri Lanka menghadapi pemadaman harian hingga 13 jam tahun lalu. Ini karena utilitas kehabisan uang untuk membeli bahan bakar impor untuk generator.
Krisis keuangan tahun lalu membuat 22 juta orang Sri Lanka menderita selama berbulan-bulan. Mereka kekurangan makanan dan bahan bakar, bersama dengan terjadi pemadaman listrik yang berkepanjangan.
Pemerintah gagal membayar utang luar negerinya sebesar US$46 miliar dan sedang menyelesaikan paket penyelamatan dengan IMF untuk memulihkan keuangannya yang hancur.
Di sisi lain, terjadi protes berbulan-bulan membuat presiden saat itu Gotabaya Rajapaksa terpaksa meninggalkan negara itu pada Juli dan mundur dari posisinya setelah tuduhan salah urus ekonomi dan korupsi.
Penggantinya, Ranil Wickremesinghe, telah bernegosiasi dengan kreditor internasional dan memberlakukan kenaikan pajak untuk memuluskan jalan keluar dana talangan IMF.
Wickremesinghe mengatakan ekonomi Sri Lanka menyusut hingga 11% tahun lalu dan negara itu kemungkinan akan tetap bangkrut hingga setidaknya 2026. UNICEF mengatakan bulan ini bahwa hampir satu dari tiga warga Sri Lanka membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat dampak krisis.