tumkongreler.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa penyerahan kasus sejumlah perusahaan pelat merah yang diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) bukanlah asumsi belaka.
Menurutnya, sebelum Kementerian menyerahkan ke Kejagung untuk dilakukan penyelidikan lebih jauh sudah melalui proses audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Baca : PDIP Respons Keakraban Jokowi Bersama Prabowo & Ganjar
“Dalam kita melaporkan ke Kejaksaan Agung itu bukan berdasarkan isu atau pun hanya bahan-bahan yang belum konkret kita laporkan. Kita pasti menggunakan ada audit BPKP, audit BPK baru kita melaporkan. Jadi tidak asumsi,” ujarnya saat ditemui di GBK, Kamis malam (9/3).
Erick melanjutkan, seperti kasus sebelumnya, seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia, Kementerian BUMN mempertimbangkan sisi hitam dan putih terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Seperti yang dulu kita melaporkan kasus Jiwasraya, Asabri, atau Garuda ada audit black and white,” sebutnya.
Menurutnya, dalam mengungkap kasus kejahatan tidak boleh sembarangan dilakukan. Sebab, ada orang lain yang dirugikan, dalam hal ini keluarga. Sehingga, dalam pengungkapan oknum tidak boleh dilakukan terburu-buru.
“Jadi gini loh yang saya katakan memenjarakan orang itu jangan jadi kenikmatan. Karena apa? Yang dipenjarakan itu ada keluarganya, ada kehidupan sosialnya. Artinya kalau kita memenjarakn seseorang ternyata tidak salah kita berdosa,” ungkapnya.
“Artinya apa? Semua ini ada black and white. Apa yang saya laporkan ke kejaksaan kemarin ada black and white-nya,” imbuhnya.
Erick menekankan, Kementerian BUMN dan Kejagung telah menyepakati bahwa akan mengecek secara menyeluruh sebelum kasus tersebut diumumkan ke publik. Dalam waktu dekat hal itu akan segera diumumkan.
“Tetapi kesepakatan dengan kejaksaan, kejaksaan tidak mau mengungkapkan sebelum mereka mengecek secara langsung hasil daripada audit itu. Nah tunggu saja satu dua minggu biasanya mereka akan bikin konpers sendiri,” tegasnya.
Baca : Sidak Kantor Pajak Solo, Jokowi Interogasi WP yang Lapor SPT
“Jadi konteksnya supaya jangan melebar kemana-mana, jangan kita menyakiti seseorang tanpa black and white karena kasihan ada keluarganya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana mengatakan, hingga saat ini ada 12 perusahaan plat merah yang sedang dalam pantauan Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Untuk BUMN yang sedang kita tangani ada 12 BUMN,” ungkap kepada tumkongreler, Kamis, (8/3/2023).