tumkongreler.com – Kementerian PUPR mengklaim bahwa progres Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) baru jalan sebanyak 27% khususnya dari pembangunan dari sisi pemerintah. Keberadaan investor baik dari dalam negeri maupun asing pun belum juga terlihat hingga kini realisasinya.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengklaim ketertarikan investor memang tinggi, namun masih menunggu realisasi pembangunan pemerintah.
“Prinsipnya kan begini, investor sudah banyak yang minat, tapi investor ini kan sama dengan kalau kita mau naruh uang. Kan semua juga begitu, kalau kita jadi investor kan posisi pasti wait and see. Apa sih yang dilakukan pemerintah? Ya pasti government subsidi dulu, yang masuk APBN. tidak ada duluan di negara manapun proses pemindahan negara itu investor dulu yang masuk, pasti government subsidi dulu,” kata Endra dikutip Rabu (3/5/23).
Adanya APBN yang masuk diharapkan menjadi posisi tawar yang penting untuk meyakinkan investor untuk masuk ikut berinvestasi. Meski belum ada yang merealisasikan investasinya, namun Endra mengklaim bahwa sudah banyak yang tertarik, hal itu terlihat dari Letter of Intent (LoI) yang ada.
Hal ini pun sekaligus klarifikasinya terhadap pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu yang menyebut belum ada investor yang masuk berinvestasi.
“Jadi bukan berarti statement pak Menteri itu, tempo hari kan investornya belum ada yang masuk, itu bukan belum ada yang tertarik, posisinya begitu loh. Nanti lihat dulu di lapangan kan baru 27%. Dari sini muncul nggak, kan kita sudah lihat interestnya kemudian kita akan lihat up nya sesudah itu. Kan dari (LoI) itu sampai? Masuknya investasi ada prosesnya tidak ada, ujug-ujug besoknya dia naruh uang kan nggak begitu,” sebut Endra.
Berdasarkan rencana, total APBN yang bakal keluar untuk pembangunan IKN ialah sebesar 30% dari total keseluruhan anggaran yang ada di angka Rp 466 triliun.
“Ya kan 30% ya, kalau kita lihat dari anggaran yang awal Rp 466 triliun itu 30% kan government subsidies. Pertama zona 1A, itu kan KIPP, government core, jadi area yang jadi government core, itu penting jadi kami mulai dari situ. Kemudian 1B itu sudah ada mix, ada pemerintah dan ada investasi. Stastusnya itu apalagi di zona 2 itu sudah banyak investasinya. Yang kita siapkan itu 1A dan masuk 1B statusnya. 6 ribu hektar,” sebut Endra.