tumkongreler.com – Kontrol pandemi Covid-19 yang ketat selama 3 tahun dan kehancuran real estat di China telah menguras pundi-pundi pemerintah daerah. Hal ini membuat otoritas daerah di seluruh Negeri Tirai Bambu memiliki tumpukan utang.
Analis memperkirakan utang pemerintah China yang belum terbayarkan melampaui 123 triliun yuan atau setara Rp 273.088 triliun tahun lalu. Dari jumlah tersebut, hampir US $ 10 triliun (Rp 149.794 triliun) adalah ‘utang tersembunyi’ dari pemerintah daerah kota atau provinsi.
“Beijing menghadapi ladang ranjau ekonomi yang di buatnya sendiri,” kata Craig Singleton, peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies di Washington, mengutip CNN International, Rabu (1/2/2023).
“Secara keseluruhan, krisis utang China saat ini merupakan badai yang sempurna.”
Belum jelas berapa total pengeluaran negara untuk memerangi pandemi. Yang jelas, satu provinsi, Guangdong, mengungkapkan bahwa mereka telah menghabiskan US$ 22 miliar (Rp 329 triliun) untuk memberantas Covid selama 3 tahun mulai 2020.
Sementara itu, pendapatan mereka menyusut tajam selama periode yang sama. Lockdown bergilir sangat merusak pendapatan rumah tangga, menyebabkan banyak orang mengurangi pengeluaran, yang pada gilirannya menghasilkan lebih sedikit pendapatan pajak bagi pemerintah daerah.
Keringanan pajak yang besar untuk mendukung bisnis melalui pandemi juga mengurangi pendapatan pemerintah.
Utang pemerintah daerah China telah meningkat secara drastis selama satu dekade sebelum pandemi, sebagian besar merupakan hasil dari ledakan investasi yang di pimpin negara setelah krisis keuangan global tahun 2008. Namun, situasinya telah memburuk dengan cepat dalam 3 tahun terakhir.
Tahun lalu, utang pemerintah daerah melonjak 15% menjadi 35 triliun yuan (Rp 77.709 triliun) menurut data yang di rilis oleh Kementerian Keuangan pada akhir pekan lalu. Pembayaran bunga obligasi pemerintah daerah melebihi satu triliun yuan (Rp 2.220 triliun) untuk pertama kalinya dalam sejarah, menurut media pemerintah.
Baca Juga: Jreng! NATO Siap ‘Turun Gunung’ di Perang Rusia-Ukraina
Utang yang di dukung oleh pemerintah daerah tetapi tidak muncul di neraca mereka bisa jauh lebih besar.
“Utang tersembunyi” yang di keluarkan oleh kendaraan keuangan pemerintah daerah, entitas yang di ciptakan oleh pemerintah daerah untuk menghindari pembatasan pinjaman dan di gunakan untuk menyalurkan dana untuk belanja infrastruktur, mungkin berjumlah 65 triliun yuan (Rp 144.317 triliun) pada pertengahan tahun 2022, menurut laporan perkiraan oleh analis di Mars Macro, sebuah perusahaan riset ekonomi yang berbasis di Hunan.
Itu lebih dari 20% lebih tinggi dari perkiraan 53 triliun yuan (Rp 117.673 triliun) yang di buat oleh Goldman Sachs pada 2021.
Itu akan setara dengan lebih dari separuh PDB China. Secara keseluruhan, utang pemerintah China sekarang setara dengan 102% dari PDB-nya, menurut perkiraan para analis.
Rasio utang itu masih lebih rendah daripada Amerika, yang saat ini sekitar 122%, berdasarkan utang nasional dan PDB pada 2022, tetapi China telah tumbuh pada tingkat yang mengejutkan, lebih dari dua kali lipat dari 47% pada 2016.
Data tersebut memaparkan jika pemerintah daerah telah menghabiskan anggaran setelah menghabiskan sejumlah besar uang untuk menjalankan aturan lockdown, pengujian massal, dan mendirikan pusat karantina sebelum perubahan kebijakan pada Desember 2022 lalu, yang menandakan akhir mendadak dari kebijakan nol-Covid Presiden China Xi Jinping.